Kamis, 25 Februari 2010

Reklame Bakal Cawali dan Estetika Kota

Sumber : Opini KOMPAS Jatim, 14 Januari 2010


Akhir–akhir ini kita menyaksikan betapa jalur hijau dan taman kota terus bertambah dan berbenah. Ada kebanggaan dan kebahagiaan di hati penulis melihat bekas SPBU telah menjadi taman yang cantik dan estetis, serta diikuti dengan pembangunan air mancur yang cukup membuat mata sejuk di tengah teriknya Kota Surabaya. Wajah kota ini bagaikan iklan; “bikin hidup lebih hidup”
Akan tetapi di tengah usaha keras menata kota ini agar lebih cantik dan indah, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggantinya dengan reklame politik. Wajah kota ini menjadi rusak dengan hadirnya reklame politik yang dipasang oleh para kandidat calon walikota 2010-2015 secara sembarangan dan semrawut.
Maraknya reklame politik tersebut seiring dengan semakin dekatnya Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Surabaya yang akan di gelar 2010. Para kandidat tak henti-hentinya memperkenalkan diri dan berkampanye melalui berbagai macam media. Salah satu media sosialisasi dan kampanye yang paling marak di kota ini adalah media luar ruangan. Ribuan poster, brosur, spanduk, plamfet, dan sejenisnya menghiasi wajah Kota Surabaya. Namun yang paling disayangkan adalah, ribuan media kampanye tersebut ditempel dan dipasang sembarangan, semrawut, dan yang jelas tak beretika. Bahkan antar kandidat dan tim sukses saling rebutan lahan strategis (Kompas Jatim, 24/12/2009).
Tak hanya ribuan poster atau sejenisnya, wajah Surabaya juga dilumuri ratusan dan mungkin ribuan reklame foto dan gambar para kandidat yang terpampang sembarangan, semrawut dan tak beretika. Reklame kandidat –baik dalam ukuran kecil sedang dan bahkan jumbo- bertebaran di jalan-jalan protokol, kampung-kampung dan sebagainya.
Ratusan reklame tersebut tentu saja merusak tata dan estetika kota. Wajah kota semakin semrawut dan ambural. Apalagi reklame-reklame para kandidat tersebut tidak dipungut retribusi atau pajak. Kesemrawutan reklame dan alat peraga para kandidat ini tidak saja melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2006 tentang penyelenggaran reklame, tapi juga melanggar UU. Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2008 pasal 77 Ayat 6 mengatakan : “Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat (5) oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Meskinpun aturan main dan regulasinya sudah jelas, namun para kandidat sepertinya tidak mau tahu, yang penting terpasang dan bisa dijangkau masyarakat luas dengan harapan bisa dikenal dan dipilih nantinya. Seorang warga kota ketika bersuara di stasiun radio swasta di Surabaya ini dengan sinisnya mengatakan; “belum menjadi walikota atau pejabat pubik saja sudah melanggar aturan, apalagi nanti jika sudah menjadi walikota atau pejabat publik”. Dan yang paling ironis lagi, selain pelanggarnya adalah salah satu kandidat “incumbent”, juga pelanggaran tersebut sepertinya dibiarkan begitu saja oleh Satpol PP. Tidak ada teguran apalagi tindakan tegas.
Sosialisasi atau kampanye para kandidat yang diharapkan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarkaat, tapi pada kenyataannya justru membodohi masyarakat dan merusak tata kota ini. Sebagian besar sosialisasi dan kampanye para kandidat dan tim sukses, terutama yang melalui media luar ruangan (reklame, poster, brosur, spanduk, plamfet dll) lebih banyak tebar pesona dan banyak umbar janji-janji. Tak ada visi dan misi, program dan rencana aksi yang dapat diketahui oleh masyarakat pemilih. Pendek kata, sosialisasi dan kampanye para kandidat dan tim suksesnya yang beredar sekarang ini miskin pendidikan politik yang mencerahkan bagi masyarakat.

Perlu Penertiban
Alat peraga sosialisasi dalam bentuk apapun saat ini sudah sangat meresahkan warga kota dan melanggar Perda dan UU yang ada. Sosialisasi atau kampanye melalui berbagai alat peraga dari para kandidat atau tim sukses bukannya mendapat simpatik dari masyarakat, namun justru antipati dan sinisme. Penulis yakin sebagian besar warga kota tidak simpatik terhadap para kandidat dan tim suksesnya yang sembarangan memasang berbagai alat peraga sosialisasi dan kampanye yang merusak estetika kota ini.
Demi ambisi meraih kursi kekuasaan, mereka para kandidat sudah menggunakan politik Machavelli, yakni politik menghalalkan segala cara. Berbagai cara dan modus operandi dilakukan para kandidat dan tim suksesnya untuk meraih suara terbanyak dan kekuasaan, meskinpun dengan menghalalkan segala cara. Bahkan ada sebagian menggunakan cara-cara hukum rimba.
Wajah kota ini sudah berubah menjadi hutan reklame akibat ulah para kandidat dan tim suksenya yang tak beretika. Keindahan kota yang sudah tata oleh Dinas Pertamaman dan Tata Kota akhirnya mubadzir, dirusak oleh oknum-oknum politisi yang tak bertanggungjawab.
Karena itu, wajah kota ini harus kita selamatkan dari kesemrawutan berbagai alat perada para kandidat. Perlu ada tindakan tegas, terutama dari Satpol PP. Alat-alat perada yang jelas-jelas melanggar Perda kota dan UU, harus dicabut atau diturunkan. Jika Satpol PP Pemkot tidak tegas dan bahkan terus membiarkan berbagai pelanggaran, maka bukan tidak mungkin Kota Surabaya yang indah dengan penataan tamannya akan berubah menjadi hutan reklame. Wajah kota semakin semrawut dan sulit untuk dikenali kembali jati dirinya. Bersosialisasi dan berkampanyelah dengan cara-cara yang sehat, taat aturan, dan beretika.

Century dan Ujian Politik SBY-Budiono

Sumber :Opini Radar Surabaya, 6 Februari 2010

Penyelidikan kasus skandal Bank Century melalui Pansus Angket DPR terus menggelinding bak bola salju. Bahkan bola salju tersebut menggelinding -pelan tapi pasti- masuk pintu istana. Ini menyusul pernyataan tertulis yang cukup mengejutkan anggota Pansus sendiri dan publik yang dikemukakan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Pernyataan tertulis Susno tersebut disampaikan salah satu anggota Pansus dari PKS, Andi Rahmat, yang mengatakan, penyelidikan kasus Century pada akhir November 2008 yang dilakukan polisi dihentikan, lantaran ada salah satu anggota Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK), yakni Gubernur Bank Indonesia, Budiono akan menjadi calon wakil presiden.
Pernyataan tertulis Susno tersebut, mengindikasikan ada “kejanggalan” dalam penanganan secara hukum atas kasus bailout Century senilai Rp 6,7 triliun Sampai saat ini baru Robert Tantular yang telah dinyatakan bersalah dan divonis pengadilan selama 5 tahun. Namun, pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan pelanggaran hukum atas bailout Century ini belum tersentuh hukum. Jalur politik telah dilakukan Pansus dengan menghadirkan pihak-pihak tertentu yang terkait –baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari perjalanan atas pemeriksaan saksi-saksi dan tenaga ahli di Pansus Hak Angket DPR tentang Century, meskinpun terdapat dialetika intelektual –baik di antara anggota Pansus sendiri maupun para saksi dan tenaga ahli-, namun dari semua perdebatan yang muncul mulai mengerucut adanya indikasi pelanggaran hukum atas kebijakan bailout tersebut. Dan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, yakni membuat kebijakan bailout atas Bank Century dengan melanggar hukum adalah mereka yang berada di lingkaran SBY. Sebut saja misalnya, Menteri kesayangan SBY, Sri Mulyani dan Budiono yang saat ini menjadi wakil presiden.

Aksi Demo
Kasus Century ini telah menyedot perhatian luas masyarakat. Aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat terjadi di berbagai kota besar menuntut agar kasus Century ini diselesaikan secara tuntas dan menyeret pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pelanggaran hukum Century ini agar di bawa ke meja hijau.
Aksi demo mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya tersebut sekaligus memanfaatkan momentum 100 hari pemerintahan SBY-Budiono. Para pengunjuk rasa menilai pemerintahan SBY-Budiono di anggap gagal dalam membawa rakyat Indonesia sejahtera. Kasus korupsi masih menjadi praktik harian di birokrasi pemerintahan, kasus kriminalisasi KPK, fasilitas mewah para koruptor di penjara, dan persoalan ekonomi seiring denan diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).
Seiring dengan semakn menggelindingnya kasus Century sampai ke pintu istana, ada sebagian pihak yang berupaya melakukan pemakzulan. Bahkan hasil Survei Indobarometer, menunjukkan kasus Century ini akan berpotensi melengserkan posisi Budiono sebagai wakil presiden.
Kinerja pemerintahan SBY sebenarnya sudah lima tahun 100 hari dinilai tidak mampu memberikan perubahan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Asa masyarakat akan lahirnya kebijakan yang pro rakyat, justru yang terjadi sebaliknya. Berlakunya ACFTA akan mengancam ekonomi Indonesia, terutama industri-industri kecil-menengah. Produk-produk China akan membanjiri pasar domestik dengan harga 20% lebih murah dari produk dalam negeri. Produk dalam negeri tidak akan laku bahkan jadi “sampah”. Industri terancam gulung tikar, ancaman PHK massal terjadi di mana-mana, jika terjadi PHK massal maka akan melahirkan pengangguran. Dan jika penganguran merebak, akan berpotensi menimbulkan kriminalitas massal.

Ujian Politik
Di tengah berbagai persoalan bangsa dan masyarakat yang semakin rumit dan sorotan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY-Budiono yang dinilai “gagal”, wacana pemakzulan semakin kencang di telinga publik. Wacana ini membuat kuping SBY merah. Sebagai responnya, SBY mengumpulkan para pejabat lembaga tinggi negara untuk membuat pagar politik agar pemakzulan tidak menjadi bola liar. Dalam statmentnya, SBY menyatakan bahwa sistem pemerinthaan kita adalah presidensial. Setiap lembaga tinggi negara tidak bisa saling menjatuhkan.
Wacana pemakzulan masih sekedar wacana dan masih sangat jauh untuk berakhir pada “pinalti politik”. Segala kritik dan kecaman publik seharusnya di respon secara positif oleh SBY-Budiono. Kritik publik direspon bukan dengan statmen politik yang “bersayap”, tapi dengan kerja dan kinerja yang nyata. Politik pencitraan dan defensif sudah harus diakhiri dan diganti dengan politik kerja, kerja dan kerja.
Akhirnya, masyarakat menunggu dan sangat berharap pemerintahan SBY-Budiono ini tidak hanya memberikan asa-asa yang tak ada wujud kongkritnya. Dan saya kira masyarakat tidak ingin kondisi kegaduhan –ini terus berlarut-larut tanpa dan kejelasan dan ketegasan dalam menyelesaikannya. Menggunakan istilah mantan Megawati Sukarno Putri, pemerintahan SBY-Budiono sudah saatnya menghilangkan praktik politik tebar pesona, yang dibutuhkan masyarakat kini adalah tebar bukti. Kasus Century ini menjadi ujian politik serius bagi pemerintahan SBY-Budiono. Apakah SBY akan melindungi orang-orang lingkaran kekuasaanya yang diduga kuat tersangkut skandal Century, dengan konsekwensi resistensi gelombang aksi ujuk rasa masyarakat semakin membesar. Atau menyerahkan ke proses hukum?. Sebagai komtmen atas pemberantasan korupsi, SBY dituntut untuk bersikap tegas dan berani mengambil keputusan di saat sulit. Dan inilah karakter sejati dari seorang pemimpin.